Badan Pemeriksa Keuangan atau yang kita kenal dengan sebutan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.[1] Pada Undang-undang Dasar 1945 juga menyebutkan, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”[2]

Apakah Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan audit atau pemeriksaan terhadap sebuah Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik pemerintah?

Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut dengan Perseroan atau PT, adalah suatu bentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan atas suatu perjanjian, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.[3] Melihat pernyataan tersebut, suatu Perseroan hanya dapat didirikan oleh 2 pihak atau lebih atas dasar suatu perjanjian dengan melakukan penyetoran modal atau saham.

Sehingga dalam hal ini, apabila negara mendirikan sebuah Perseroan tentunya pendirian tersebut tetap harus mematuhi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana negara atau pemerintah sebagai pelaksana melakukan suatu penyetoran modal atau saham.

Ketika negara atau pemerintah melakukan suatu perjanjian untuk mendirikan sebuah Perseroan atau meletakan sahamnya atas sebuah Perseroan, bagaimanakah status keuangan tersebut?

Yang harus kita perhatikan, bahwa Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan, “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[4] Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa, lingkup keuangan negara menurut undang-undang adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang biasa disebut dengan APBN.

Lingkup keuangan negara harus dibatasi agar:

1.      Agar tata kelola dan tata tanggung-jawab jelas dan pasti;

2.      Untuk mengetahui batasan resiko negara/keuangan negara;

3.      Untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan menteri keuangan.

Status keuangan negara dapat berubah bentuk ketika negara atau pemerintah melakukan suatu pemisahan keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melakukan penyerahan urusan atau wewenang kepada daerah otonom. Dalam hal negara membantu keuangan atas suatu Perseroan, negara hanya dapat memberi tambahan modal dalam bentuk penyertaan modal dalam kapasitas sebagai pemegang saham atau memberikan pinjaman. Apabila keuangan negara tidak dibatasi, apabila terjadi suatu kerugian yang besar maka negara juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga tidak ada batasan atau perhitungan untuk menyelesaikan suatu resiko kerugian.

Menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas suatu pemeriksaan atas suatu Perseroan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri dimana perseroan tersebut berkedudukan.[5]

Namun dalam hal melakukan audit di dalam sebuah Perseroan hal ini tentunya harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Permegang Saham (RUPS), dimana RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris[6] termasuk menyetujui, menyepakati dan meminta atas sebuah Perseroan dilakukan pemeriksaan.

Kesimpulannya, Badan Pemeriksa Keuangan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit keuangan yang berada di dalam sebuah Perseroan, karena peran BPK menurut Undang-undang Dasar 1945 berwenang untuk mengaudit atau memeriksa keuangan pada lingkup keuangan negara yang berdasarkan definisi Undang-undang Dasar 1945 adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dimana pada suatu Perseroan, saham yang dimiliki oleh negara sudah dipisahkan dari lingkup keuangan negara menjadi saham yang dimiliki oleh pemerintah atau status pemerintah hanya sebagai pemegang saham.


[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan

[2] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23E ayat (1)

[3][3] Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Tahun2007 No. 106, Pasal 1 angka (1)

[4] Undang-undang Dasar 1945, Pasal 23

[5] Op.cit, Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, Pasal 138 ayat (2)

[6] Ibid, Pasal 1 angka (4)

DEFINISI ALAT BUKTI

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[1]

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbanganuntuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti yang berkedudukan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.[2]


[1] Prints Darwan, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Djambatan: Jakarta, hal 107

[2] Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1988

SYARAT ALAT BUKTI PETUNJUK

1.      Syarat Alat Bukti Petunjuk

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah:[1]

a.       Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi

b.      Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi

c.       Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.[2]

2.      Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk

Cara memperoleh alat bukti petunjuk yaitu:[3]

a.       Keterangan Saksi

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 26 bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengan sendiri, alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak dapat menjadi alat bukti saksi.  Dan menurut Pasal 1 angka 27 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Syarat Formil Saksi:

1.      Namanya sudah ada didalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);

2.      Diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);

3.      Dihadapkan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);

4.      Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum siding pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP).

Syarat Materiil Saksi:

1.      Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (a) KUHAP);

2.      Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (b) KUHAP);

3.      Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf (c) KUHAP);

4.      Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf (a) KUHAP);

5.      Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf (b) KUHAP);

6.      Bukan terpidana mati (menurut common law).

Jenis-jenis Saksi yang dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu:

1.      Saksi korban;

2.      Saksi pelapor;

3.      Saksi de auditu;

4.      Saksi a charge, adalah saksi yang dibawa oleh jaksa atau penuntut umum dan keterangannya diharapkan dapat mendukung dakwaan jaksa atau penuntut umum;

5.      Saksi a decharge, adalah saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa dan keterangannya diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwaankan kepada terdakwa;

6.      Saksi mahkota, adalah salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dalam suatu tindak pidana dapat berdiri sebagai saksi dalam perkara yang sama;

7.      Saksi verbalisan (penyidik);

8.      Saksi berantai, dan;

9.      Saksi anak, adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas suatu tindak pidana yang terjadi dapat memberikan keterangan dihadapan siding pengadilan.

Apabila jumlah saksi yang akan diajukan banyak maka dibutuhkan  pembatasan jumlah saksi karena apabila jumlah saksi tidak dibatasi akan menjadi sumber pemborosan dan penyelesaian perkara menjadi tidak efisien. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terlaksana.[4] Sehingga saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis, wajib untuk didengar keterangannya di hadapan siding pengadilan.[5]

Untuk dapat menilai bagaimana suatu keterangan saksi memiliki kekuatan hukum, maka hakim harus menilik kepada:

1.      Persesuaian keterangan antara saksi-saksi;

“Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainya tidak member petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.”[6]

2.      Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa dalam persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim harus meneliti sungguh-sungguh persesuaian alat bukti tersebut[7];

3.      Alasan-alasan yang melatar-belakangi keterangan saksi;

4.      Hakim harus mencar alasan mengapa saksi memberikan keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan olehnya;

5.      Cara hidup dan kesusilaan saksi, dan;

6.      Keterangan saksi sebelum dan pada waktu siding pengadilan.

b.      Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah:[8]

  • Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan,
  • Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kemudian diperjelas dengan pengertian:

  • Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
  • Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk ke dalam tata laksana yang menjadi tannggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian, sesuatu hal yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  • Surat Lain yang hanya dapat berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

c.       Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ada yang diberikan di dalam ataupun diluar persidangan. Pengakuan yang diberikan terdakwa diluar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petujuk.[9] Fungsi dari pengakuan yang diberikan diluar persidangan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lainnya atau dengan kata lain untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian kesalahan terdakwa.


[1] M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal 317.

[2] Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty. Hal. 102.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 188 ayat (3).

[4] Tersirat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985.

[5] Tersirat pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503/TU/1796/Pid/90 Tanggal 22 September 1990.

[6] Tersirat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/Kr./1977 Tanggal 17 April 1978.

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Op. Cit., Pasal 185 ayat (6).

[8] Ibid. Pasal 187.

[9] Tersirat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 Septeber 1977 Nomor 177K/Kr/1965.

ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT KUHAP

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dalam Pasal 188 ayat (1) dinyatakan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat (2) KUHAP). Penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

KESIMPULAN

Dari pengertian-pengertian mengenai alat bukti petunjuk diatas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya peresuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari persesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.[1]


[1] Yahya Harahap, Op. Cit., Hal 310.

Timbulnya gagasan mengenai hak anak berawal dari kenyataan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa baik secara fisik, mental, maupun kondisi sosialnya. Oleh karenanya, seorang anak wajib diberi perlindungan hukum mulai dari ia didalam kandungan, dilahirkan, tumbuh, dan berkembang untuk mendapatkan hak asasi manusianya secara utuh. Adapun yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM adalah:

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mekhluk Tuhan Yang Masa Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Untuk mendapatkan hak asasi manusianya secara utuh, anak perlu dilindungi secara hukum oleh lingkungan dimana ia berada mulai dari orangtua, keluarga, masyakarat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan dunia internasional.
Setiap anak pada saat ia dilahirkan adalah termasuk subjek hukum yakni sebagai pribadi kodrati dimana ia dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau bahkan dilenyapkan. Anak-anak bahkan sejak ia didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seperti itulah seringkali beresiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan.

Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989; UU No. 26/2000 Tentang Pengadilan HAM dan UU No.1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182, anak didefinisikan sebagai:

setiap manusia yang berusia delapan belas tahun kecuali undang-undang yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”

Sementara menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak anak disebut sebagai:

seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak di bawah umur, dibutuhkan adanya kebijakan tegas dari pemerintah yang mempunyai peranan vital untuk mencegah dan menghapuskannya. Sebab, anak dianggap sebagai korban bukan pelaku atau seperti orang dewasa yang secara sadar memilih untuk bekerja. Anak haruslah dianggap tidak bisa memahami akibat dari pekerjaan yang dilakukannya baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, tidak bisa memahami isi perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan bahkan secara hukum pun anak belum dianggap cakap untuk menandatangani dan menyetujui kontrak kerja. Dengan demikian, orang yang mempekerjakan anak dianggap orang yang mengambil keuntungan ekonomi dari si anak tersebut.
Pemerintah tidak cukup menegaskan segala bentuk aturan terkait perlindungan terhadap anak hanya dalam berbagai bentuk perundang-undangan, melainkan dibutuhkan implementasi dari pemerintah secara menyeluruh, konkrit, dan pasti dalam hal menegakkan dan menjamin hak asasi anak tersebut. Hal ini sangat diperlukan sebab jika tidak, cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah mungkin terwujud selama anak dibawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa dibiarkan bekerja, terlantar dan tidak diberikan penghidupan yang sepantasnya terutama dalam bidang pendidikan.

Sehingga pemerintah sebaiknya melakukan:
a. Selayaknya KPK, sebaiknya Komnas HAM juga diberi kewenangan untuk menuntut;
b. Dibuat database nasional pelanggar Hak Anak untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar (publik mengetahui pelanggarannya);
c. Diperluasnya pengawasan oleh Komnas HAM dengan cara merekrut orang yang kompeten untuk melakukan pengawasan terhadap Hak Asasi Anak, dan;
d. Diadakannya inspeksi mendadak oleh pihak yang berwenang di lokasi-lokasi yang diduga terdapat banyak pekerja anak.