DEFINISI ALAT BUKTI

Menurut R. Atang Ranomiharjo, alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[1]

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, alat bukti adalah sesuatu yang dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan kemudian menjadi pertimbanganuntuk menjatuhkan putusan. Sedangkan barang bukti yang berkedudukan sebagai penambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara.[2]


[1] Prints Darwan, Hukum Acara Pidana suatu pengantar, Djambatan: Jakarta, hal 107

[2] Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty, 1988

SYARAT ALAT BUKTI PETUNJUK

1.      Syarat Alat Bukti Petunjuk

Syarat-syarat alat bukti petunjuk adalah:[1]

a.       Mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi

b.      Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi

c.       Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.[2]

2.      Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk

Cara memperoleh alat bukti petunjuk yaitu:[3]

a.       Keterangan Saksi

Untuk menjadi saksi haruslah sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 26 bahwa saksi haruslah, yang melihat sendiri, mendengan sendiri, alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Saksi yang tidak memenuhi syarat diatas tidak dapat menjadi alat bukti saksi.  Dan menurut Pasal 1 angka 27 Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Syarat Formil Saksi:

1.      Namanya sudah ada didalam surat pelimpahan perkara (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);

2.      Diminta oleh terdakwa, penasehat hukum, atau penuntut umum (Pasal 160 ayat (1) huruf (c) KUHAP);

3.      Dihadapkan oleh hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum (Pasal 165 ayat (4) KUHAP);

4.      Harus dipanggil secara resmi melalui surat yang sudah diterima 3 hari sebelum siding pengadilan (Pasal 146 ayat (2) KUHAP).

Syarat Materiil Saksi:

1.      Tidak berhubungan keluarga sedarah, atau semenda garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (a) KUHAP);

2.      Tidak berhubungan saudara baik dari pihak ayah maupun ibu sampai derajat ke tiga (Pasal 168 huruf (b) KUHAP);

3.      Tidak mempunyai hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai (Pasal 168 huruf (c) KUHAP);

4.      Dewasa, berumur lebih dari 15 tahun (Pasal 171 huruf (a) KUHAP);

5.      Tidak sakit ingatan atau sakit jiwa (Pasal 171 huruf (b) KUHAP);

6.      Bukan terpidana mati (menurut common law).

Jenis-jenis Saksi yang dimaksud dalam Undang-Undang, yaitu:

1.      Saksi korban;

2.      Saksi pelapor;

3.      Saksi de auditu;

4.      Saksi a charge, adalah saksi yang dibawa oleh jaksa atau penuntut umum dan keterangannya diharapkan dapat mendukung dakwaan jaksa atau penuntut umum;

5.      Saksi a decharge, adalah saksi yang dibawa oleh terdakwa atau penasehat hukum terdakwa dan keterangannya diharapkan dapat meringankan dakwaan yang didakwaankan kepada terdakwa;

6.      Saksi mahkota, adalah salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dalam suatu tindak pidana dapat berdiri sebagai saksi dalam perkara yang sama;

7.      Saksi verbalisan (penyidik);

8.      Saksi berantai, dan;

9.      Saksi anak, adalah orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri atas suatu tindak pidana yang terjadi dapat memberikan keterangan dihadapan siding pengadilan.

Apabila jumlah saksi yang akan diajukan banyak maka dibutuhkan  pembatasan jumlah saksi karena apabila jumlah saksi tidak dibatasi akan menjadi sumber pemborosan dan penyelesaian perkara menjadi tidak efisien. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat terlaksana.[4] Sehingga saksi-saksi yang telah disetujui oleh Hakim Ketua Majelis, wajib untuk didengar keterangannya di hadapan siding pengadilan.[5]

Untuk dapat menilai bagaimana suatu keterangan saksi memiliki kekuatan hukum, maka hakim harus menilik kepada:

1.      Persesuaian keterangan antara saksi-saksi;

“Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainya tidak member petunjuk terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.”[6]

2.      Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, jika yang diajukan jaksa dalam persidangan terdiri dari saksi dan alat bukti lain berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim harus meneliti sungguh-sungguh persesuaian alat bukti tersebut[7];

3.      Alasan-alasan yang melatar-belakangi keterangan saksi;

4.      Hakim harus mencar alasan mengapa saksi memberikan keterangannya sebagaimana yang telah diuraikan olehnya;

5.      Cara hidup dan kesusilaan saksi, dan;

6.      Keterangan saksi sebelum dan pada waktu siding pengadilan.

b.      Surat

Surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah:[8]

  • Surat yang dibuat diatas sumpah jabatan,
  • Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah

Kemudian diperjelas dengan pengertian:

  • Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya.
  • Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk ke dalam tata laksana yang menjadi tannggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian, sesuatu hal yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  • Surat Lain yang hanya dapat berlaku jika berhubungan dengan isi dari alat bukti yang lain.

c.       Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ada yang diberikan di dalam ataupun diluar persidangan. Pengakuan yang diberikan terdakwa diluar persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti petujuk.[9] Fungsi dari pengakuan yang diberikan diluar persidangan tidak bisa berdiri sendiri. Fungsinya hanya dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk untuk menyempurnakan alat bukti yang lainnya atau dengan kata lain untuk mencukupi dan mengungkapkan keterbuktian kesalahan terdakwa.


[1] M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal 317.

[2] Djoko Prakoso, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty. Hal. 102.

[3] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 188 ayat (3).

[4] Tersirat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985.

[5] Tersirat pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 503/TU/1796/Pid/90 Tanggal 22 September 1990.

[6] Tersirat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28K/Kr./1977 Tanggal 17 April 1978.

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Op. Cit., Pasal 185 ayat (6).

[8] Ibid. Pasal 187.

[9] Tersirat pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 Septeber 1977 Nomor 177K/Kr/1965.

ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT KUHAP

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dalam Pasal 188 ayat (1) dinyatakan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (pasal 188 ayat (2) KUHAP). Penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

KESIMPULAN

Dari pengertian-pengertian mengenai alat bukti petunjuk diatas maka dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh hakim tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya peresuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri. Penekanan alat bukti petunjuk adalah persesuaian antara kejadian, keadaan, perbuatan, maupun dengan tindak pidana itu sendiri.

Yahya Harahap menyatakan bahwa alat bukti petunjuk adalah isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan dimana isyarat itu mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat itu mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari persesuaian tersebut melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya tindak pidana dan terdakwalah pelakunya.[1]


[1] Yahya Harahap, Op. Cit., Hal 310.

Leave a Reply